Terungkap Alasan Purbaya Dicobot Jabatan dari Menkeu, Inilah Penilaian dari Beberapa Pakar!
--
ASCOMAXX.com - Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai penggantinya pada hari Senin (14 September).
Perubahan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih untuk sisa masa jabatan 2024–2029.
Informasi yang dilansir dari cnnindonesia.com, Setelah dilantik oleh Prabowo di Istana Kepresidenan, Suahasil menyatakan bahwa ia telah menerima arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mendukung program-program prioritas pemerintah.
Baca juga: Link Video 1 vs 3 Keponakan Viral Diburu Netizen, Aksi Di Dalam Mobil Jadi Sorotan!
Ia juga menegaskan bahwa defisit anggaran akan dijaga di bawah 3 persen. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mencatat bahwa belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan di balik keputusan Prabowo untuk mengganti Purbaya.
Oleh karena itu, terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa pencopotan tersebut disebabkan oleh kinerja ekonomi yang buruk.
"Belum ada penjelasan resmi yang merinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya, sehingga terlalu jauh bila langsung menyimpulkan ia dicopot karena kinerja ekonomi dinilai gagal," ujar Syafruddin
Ia mengamati bahwa beberapa indikator justru menunjukkan kondisi fiskal tetap relatif stabil. Hingga akhir Juli 2026, defisit anggaran berada di kisaran 0,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sementara penerimaan negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Di sisi lain, S&P tetap mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB dengan prospek stabil. Menurut Syafruddin, pergantian Purbaya lebih tepat dipahami dalam konteks keselarasan kebijakan, gaya komunikasi, dan kebutuhan presiden untuk mempertahankan kendali atas agenda fiskal yang semakin krusial.
Ia mencatat bahwa Purbaya dikenal sebagai sosok yang mendorong pertumbuhan lebih agresif dan ruang fiskal yang lebih longgar. Sebaliknya, pasar global kini semakin sensitif terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia.
"Karena itu, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal," ujarnya.
Menurut Syafruddin, tolok ukur keberhasilan yang sesungguhnya baru akan terlihat dari kemampuan pemerintahan mendatang dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa memicu kenaikan premi risiko atau biaya pinjaman.
Syafruddin berpendapat bahwa masa jabatan satu tahun terlalu singkat untuk mengevaluasi secara menyeluruh hasil kebijakan seorang menteri keuangan.
Kebijakan fiskal—seperti reformasi penerimaan, kualitas belanja, strategi pembiayaan, dan investasi publik—memerlukan waktu sebelum dampaknya terhadap produktivitas, lapangan kerja, dan kapasitas fiskal dapat terlihat.
Kendati demikian, waktu satu tahun sudah cukup untuk menilai arah kebijakan, kualitas pelaksanaan, kedisiplinan anggaran, serta kemampuan dalam membangun kepercayaan pasar.
"Penilaian yang adil harus memisahkan hasil akhir dari proses kebijakan," ujarnya.
Ia berpendapat bahwa tidaklah adil untuk menilai Purbaya hanya berdasarkan angka pertumbuhan atau defisit selama masa jabatan yang singkat tersebut, terutama mengingat beberapa program untuk tahun 2026 merupakan warisan dari rancangan kebijakan sebelumnya.
Hal yang dapat dinilai, tambah Syafruddin, adalah apakah Purbaya mampu meningkatkan kualitas penerimaan, menjaga belanja yang produktif, memperkuat kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta menjalin komunikasi yang konsisten dengan Bank Indonesia dan para investor.
"Karena itu, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai keputusan politik-ekonomi untuk mengubah cara APBN dikelola dan dikomunikasikan, bukan bukti sederhana bahwa Purbaya gagal," katanya.
Terkait penunjukan Suahasil, Syafruddin menganggap langkah tersebut logis jika tujuan Prabowo adalah memitigasi risiko transisi dan meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa aturan fiskal tidak akan mengalami perubahan mendadak.
Suahasil bukanlah sosok asing di Kementerian Keuangan; ia sebelumnya memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019.
Pengalaman ini memberinya pemahaman mendalam mengenai APBN, penerimaan, pembiayaan, hubungan fiskal pusat-daerah, serta komunikasi pasar.
"Kekuatan utamanya adalah kontinuitas institusional dan kemampuan teknokratis," amatinya.
Namun, Syafruddin mencatat bahwa tantangan Suahasil tidak hanya sebatas penguasaan angka; ia juga harus memiliki wewenang yang cukup untuk menolak program-program prioritas yang tidak memiliki sumber pendanaan yang kuat atau memberikan manfaat ekonomi yang minim.
"Suahasil tepat secara teknis, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa kuat ia menjaga disiplin fiskal di tengah target pertumbuhan 6 persen dan agenda belanja besar," ujarnya.
Pasar, menurutnya, tidak hanya akan menilai rekam jejak Suahasil, tetapi juga kemampuannya dalam mengelola defisit, memastikan transparansi terkait kewajiban, serta menjaga konsistensi kebijakan tanpa menghambat pertumbuhan.
Tugas paling mendesak bagi Suahasil adalah menjaga kredibilitas rancangan anggaran negara tahun 2027 sembari mendukung target pertumbuhan sebesar 6 persen. Pemerintah memproyeksikan anggaran negara.
Ia juga perlu menjaga biaya pembiayaan karena kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dapat menambah beban bunga utang dan mengalokasikan ruang fiskal untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transfer ke daerah.
Selain itu, seluruh kewajiban fiskal, termasuk dukungan kepada BUMN dan proyek strategis, perlu dibuat transparan agar pasar tidak menilai terdapat beban tersembunyi.
“Prioritas akhirnya sederhana: menjaga pertumbuhan tanpa membeli pertumbuhan itu dengan kredibilitas fiskal yang lebih rendah,” kata Syafruddin.
