DPR Minta Digitalisasi Bansos Tak Lupakan Kanal Pengaduan, Ternyata Ini Manfaatnya
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai update 50 juta warga desil 1-5 mendapatkan bansos yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Rencana pemerintah mengubah mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) ke sistem digital mendapat perhatian dari DPR. Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina meminta transformasi tersebut turut disertai layanan pengaduan yang mudah dijangkau dan cepat merespons keluhan masyarakat.
Selly menilai keberadaan sistem digital saja belum cukup untuk menjamin bantuan diterima masyarakat yang berhak. Pengawasan serta mekanisme pengaduan dinilai penting, khususnya untuk melindungi kelompok rentan dari kendala administratif maupun teknis.
Baca juga: 50 Juta Warga Desil 1-5 Dapat Bansos, Luhut Ungkap Sumber Dana dan Skemanya
“Apa artinya kalau sistem baik tapi pengawasan lemah? Karena itu, dalam penyebaran perlu pengawasan yang kuat termasuk layanan pengaduan agar kelompok rentan tidak disulitkan dengan hal-hal nonteknis,” kata Selly di Jakarta, Kamis (10/9).
Pemerintah sendiri berencana mengembangkan penyaluran bansos melalui pembukaan rekening dengan nominal sekitar Rp50 ribu hingga Rp80 ribu. Sistem tersebut akan memadukan data kependudukan dengan informasi dari sektor keuangan sebagai bagian dari digitalisasi bantuan.
Menurut Selly, perlindungan penerima harus diberikan sejak tahap pendataan dan pembukaan rekening hingga bantuan digunakan atau dicairkan.
“Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang melindungi penerima manfaat sejak proses identifikasi, pembukaan rekening, hingga penggunaan dan pencairan bantuan,” kata dia.
Baca juga: Demo Buruh Tuntut Perlindungan Ketenagakerjaan di DPRD DKI Picu Kemacetan di Jalan Kebon Sirih
Ia juga meminta pemerintah menyiapkan pengaduan untuk berbagai persoalan yang mungkin muncul. Masalah tersebut antara lain rekening bermasalah, ketidaksesuaian identitas, saldo bantuan yang belum masuk, kesulitan mencairkan dana, sampai dugaan penyalahgunaan rekening.
Selly menekankan bahwa saluran pengaduan tidak seharusnya hanya tersedia secara online. Jalur non-digital tetap diperlukan agar masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses teknologi tidak kehilangan kesempatan untuk menyampaikan keluhan.
Selain itu, pendampingan bagi penerima bansos dinilai perlu diperkuat karena kemampuan literasi digital dan keuangan setiap penerima berbeda. Pemerintah juga diminta memastikan proses verifikasi berjalan akurat serta menyediakan mekanisme pembaruan dan koreksi apabila ditemukan kesalahan data.
“Masyarakat juga perlu diberi informasi yang jelas mengenai alasan mereka memperoleh rekening, status kepesertaan bansos, serta prosedur apabila terdapat kesalahan data,” tambah Selly.
Selly menegaskan keberhasilan digitalisasi bansos tidak cukup dilihat dari banyaknya rekening yang berhasil dibuat. Ukuran keberhasilan seharusnya mencakup ketepatan penerima, jumlah bantuan, waktu penyaluran, keamanan dana, serta kemudahan masyarakat memperoleh bantuan tanpa biaya atau prosedur yang memberatkan.
Nah, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
