Menteri HAM Dorong Penyelesaian Konflik Sengketa Lahan di Flores Timur Lewat Mekanisme Adat
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini akan berbagi informasi mengenai klarifikasi menteri HAM atas konflik di Flores Timur yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terkini!
Pemerintah memilih mengedepankan pendekatan adat dalam upaya meredakan konflik yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dinilai lebih efektif karena mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyampaikan bahwa penyelesaian konflik tidak selalu harus mengandalkan proses hukum formal. Menurutnya, mekanisme adat dapat menjadi jalan yang lebih diterima oleh seluruh pihak untuk memulihkan hubungan sosial di tengah masyarakat.
Baca juga: Taklukkan Argentina! Spanyol Juarai Piala Dunia 2026, Satu Gol Penentu yang Harumkan Bangsa
"Pendekatan adat perlu dikedepankan agar perdamaian dapat terwujud secara menyeluruh," papar Natalius Pigai.
Pigai menjelaskan bahwa penyelesaian melalui jalur adat bukan berarti mengabaikan hukum negara. Sebaliknya, mekanisme tersebut dapat berjalan berdampingan dengan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana dalam konflik yang terjadi.
Ia juga menilai keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, dan para pemimpin masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana yang kondusif. Peran mereka dinilai mampu menjembatani komunikasi antara kelompok yang berselisih sehingga peluang tercapainya kesepakatan damai semakin besar.
Konflik di Flores Timur sebelumnya diduga dipicu sengketa lahan yang berkaitan dengan rencana pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Bentrokan antarkelompok warga sempat terjadi hingga aparat keamanan diterjunkan untuk mengendalikan situasi.
