Fakta di Balik Aksi Boikot Ruben Onsu: Isu Massa Bayaran Rp40 Ribu dan Langkah Hukum yang Disiapkan
--
- Nominal Bayaran Ringan: Dalam potongan pesan yang beredar, setiap peserta aksi dijanjikan uang kompensasi sebesar Rp40.000 per orang untuk ikut berdemo.
- Aturan Berpakaian (Dresscode): Koordinator lapangan menginstruksikan para peserta untuk mengenakan kemeja rapi dan melarang penggunaan jaket almamater kampus. Muncul juga pesan sindiran dari Ruben karena adanya instruksi unik dalam koordinasi tersebut: "Yang bti, bti besok jadi laki-laki dahulu ya...".
Baca juga: Belum Genap Sebulan Menjabat, Kapolri Rotasi AKBP Rossa Purbo dari Polres Bangkalan
- Identitas Dalang Dikantongi: Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben Onsu mengaku telah mengantongi nama, nomor telepon, hingga identitas oknum yang diduga menjadi dalang penggerak massa (salah satunya menyebut nama "Bang Epul").
- Rencana Jalur Hukum: Pihak Ruben Onsu sedang mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum pidana maupun perdata atas dugaan penghasutan, penyebaran kebencian, serta perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan pekerjaan sang presenter.
Ruben Onsu sendiri menanggapi santai aksi tersebut dan sempat menyampaikan permohonan maaf kepada publik karena kegaduhan ini. Ia justru menyentil balik para penggerak demo agar lebih fokus menyuarakan isu-isu pemerintahan yang jauh lebih penting ketimbang mengusik kehidupan pribadinya.
Langkah hukum kini tengah digodok secara matang oleh tim pengacara Ruben Onsu. Kasus ini rencananya akan dibawa ke ranah hukum pidana atas dugaan tindakan penghasutan dan penyebaran kebencian, serta ranah perdata terkait perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan kontrak pekerjaan profesional sang presenter di industri televisi.
Di sisi lain, Ruben Onsu juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan pengguna jalan atas kegaduhan serta kemacetan yang sempat ditimbulkan oleh aksi demonstrasi tersebut.
Ia justru menyentil balik para oknum penggerak demo agar menggunakan energi dan massa mereka untuk menyuarakan isu-isu kebijakan pemerintahan yang jauh lebih krusial bagi hajat hidup orang banyak, ketimbang mengusik ruang pribadi pekerja seni.
