DPR Sahkan RUU KUHAP, Pasal Ini Dianggap Bermasalah Batasi Kebebasan Pendapat!
--
ASCOMAXX.com - DPR resmi sahkan RUU KUHP dengan menyangkut berbagai pasal. Pada ulasan berikut ini kami akan membagikan informasi lengkap mengenai beberapa pasal yang diduga ditolak oleh masyakarat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (18 November) mengesahkan rancangan undang-undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), meskipun ditolak oleh masyarakat sipil dan terjadi demonstrasi.
Keputusan ini diambil dalam sidang pleno yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani.
“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU KUHAP apakah dapat disetujui menjadi UU?,” kata Puan.
Baca juga: Profil Peggita Chelsea, Wanita Cantik yang Dinikahi Politisi Golkar Sumarjaya Linggih Viral
Baca juga: SAH! Ketuk Palu RUU KUHAP jadi Undang-Undang KUHAP Baru, Puan Harap Masyarakat Tidak Termakan Hoaks
Semua peserta sidang pleno menjawab “ya” dengan suara bulat.
Pengesahan ini terjadi ketika para aktivis demokrasi menilai bahwa beberapa pasal dalam RUU tersebut bermasalah. Mereka khawatir pasal-pasal tersebut akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.
Alih-alih menjamin penegakan hukum, RUU KUHAP dapat “merampas kebebasan warga negara” karena pasal-pasal yang bermasalah, kata Julius Ibrani, ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).
“Namun, dalam hal substantif itu banyak yang tidak bisa diakomodasi oleh KUHAP ini, utamanya perspektif dari masyarakat,” jelas Julius yang disampaikan pada BBC News Indonesia.
Para politisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan telah mempertimbangkan masukan dari masyarakat sipil sejak awal.
Baca juga: Konflik Panas Helwa Bachmid vs Fadlun Faisal, Ungkap Harus Paham Resiko jadi Istri Habib!
