Aturan Baru BGN Usai Ramai PHK SPPG, Minta Batasi Pegawai Hanya 47 Orang per Dapur!
--
ASCOMAXX.com - Kabar mengenai pengurangan tenaga kerja di sejumlah dapur program MBG telah memicu kekhawatiran di kalangan sukarelawan.
Beberapa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bahkan telah menyampaikan keluhan mereka melalui media sosial menyusul adanya penyesuaian jumlah staf, yang didasarkan pada pedoman teknis terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satu kasus terjadi di SPPG Padang Bulan 2, di mana pengelolanya mengungkapkan melalui media sosial bahwa beberapa sukarelawan harus berhenti bertugas akibat penyesuaian jumlah staf tersebut. Pengelola tersebut menegaskan bahwa keputusan ini bukan disebabkan oleh pelanggaran aturan atau kinerja buruk dari para sukarelawan.
Informasi yang dilansir dari informasi.com, Keluhan lain berkaitan dengan perubahan jam kerja dan hari libur, yang berdampak pada penghasilan para sukarelawan. Salah satu unggahan menyebutkan bahwa sebelumnya, beberapa pekerja menjalani giliran kerja (shift) hingga 14 jam dengan bayaran sekitar Rp100.000.
Menanggapi persoalan ini, BGN mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah meminta pengelola dapur MBG untuk mengurangi jumlah sukarelawan, apalagi memberhentikan mereka.
Juru bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pedoman teknis terbaru tersebut hanya berfungsi sebagai acuan untuk kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kapasitas layanan di masing-masing dapur.
"Tidak ada paksaan untuk melakukan pengurangan jumlah relawan yang membantu di setiap SPPG. Kami juga tidak meminta para SPPG untuk meng-cut atau mem-PHK para relawannya," ujar Tysa di Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Melalui pedoman tersebut, BGN menetapkan metode untuk menghitung kebutuhan sukarelawan harian berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh setiap SPPG. Semakin besar volume produksi makanan, maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan.
Berikut adalah perhitungan alternatif untuk kebutuhan sukarelawan yang ditetapkan oleh BGN:
| Jumlah penerima manfaat | Acuan relawan per hari |
| 1.000–1.499 orang | 15 orang |
| 1.500–1.999 orang | 24 orang |
| 2.000–2.499 orang | 33 orang |
| 2.500–2.999 orang | 42 orang |
| 3.000 orang atau lebih | 47 orang |
BGN menegaskan bahwa angka-angka tersebut merupakan acuan untuk kebutuhan tenaga kerja harian, bukan batas maksimal jumlah sukarelawan yang diperbolehkan ada di sebuah dapur MBG.
Dengan kata lain, mitra SPPG (Program Makan Bergizi) tetap diperbolehkan memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada angka yang tercantum dalam perhitungan tersebut. Syaratnya, biaya operasional tidak boleh melebihi batas maksimal sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Tysa memberikan contoh: sebuah dapur yang melayani 1.000–1.499 penerima manfaat tetap bisa memiliki 20 sukarelawan, meskipun pedoman ketenagakerjaan menyarankan jumlah 15 orang.
"Kalau mau 20 (relawan), kalau misalkan alternatifnya cuma 15, ya enggak apa-apa, selama Rp3.000 itu cukup untuk operasional," ujarnya.
Ia menekankan bahwa mitra SPPG harus menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja dengan anggaran yang tersedia. Perhitungan ini juga harus mempertimbangkan perbedaan biaya tenaga kerja di setiap daerah.
BGN Sarankan Relawan Bekerja Bergiliran, Bukan Diberhentikan
Selain memberikan fleksibilitas terkait jumlah staf, BGN mengusulkan penerapan sistem giliran kerja (shift) sebagai alternatif dalam mengelola sukarelawan.
Melalui skema ini, pengelola dapur SPPG dapat mengatur jadwal kerja sehingga sukarelawan tidak perlu bertugas setiap hari. Sebagian sukarelawan bisa bekerja pada hari-hari tertentu, sementara yang lain bertugas pada hari yang berbeda.
"Contoh shifting-nya, biasanya mereka mungkin masuk setiap hari, tapi dengan adanya penyesuaian jumlah relawan ini mereka mungkin bisa masuk hari ini, besok enggak. Jadi selang-seling begitu. Jadi mereka pun juga tidak kehilangan pekerjaan mereka," jelas Tysa.
Menurutnya, pendekatan penjadwalan seperti ini memungkinkan pihak dapur untuk menyesuaikan jumlah staf yang bertugas setiap harinya tanpa harus mengurangi jumlah total sukarelawan.
BGN juga mengaitkan penyesuaian tenaga kerja ini dengan pengelolaan anggaran negara. Pengelola harus menyelaraskan jumlah pekerja dengan volume makanan yang diproduksi guna memastikan biaya operasional tetap sesuai dengan anggaran yang dialokasikan.
Tysa menegaskan kembali bahwa BGN tidak pernah meminta mitra SPPG untuk memberhentikan sukarelawan mana pun. Ia menyarankan para pengelola untuk memanfaatkan perhitungan tenaga kerja alternatif atau sistem giliran kerja, sesuai dengan kebutuhan spesifik di dapur masing-masing.
"Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat," tegasnya.
Baca juga: Daftar Formasi CPNS 2026 yang Diprioritaskan, Siap Buka November! Segera Lengkapi Syarat Ini
Ia menambahkan, memiliki jumlah sukarelawan yang melebihi tolok ukur yang disarankan adalah hal yang sepenuhnya diperbolehkan, selama biaya operasional tidak melampaui Rp3.000 per penerima manfaat setiap harinya.
"Bagaimana jika jumlah relawan melebihi angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa asalkan biaya operasionalnya tidak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari," ujar Tysa.
