PHK SPPG Memanas Viral di Media Sosial, Peraturan Baru Transformasi MBG 2.0 Diungkap Sudaryono!
--
ASCOMAXX.com - Badan Gizi Nasional (BGN) membantah telah mengeluarkan instruksi untuk menghentikan hubungan kerja sukarelawan di Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penyesuaian operasional program "Makan Bergizi Gratis 2.0" (MBG 2.0) di Jakarta.
Pemerintah menegaskan bahwa perubahan dalam pedoman operasional MBG 2.0 difokuskan pada efisiensi anggaran dan akuntabilitas, serta tidak mengharuskan pengelola dapur untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap staf.
Informasi yang dilansir dari sulselinfo.com, Klarifikasi ini disampaikan menyusul kekhawatiran di kalangan pekerja SPPG, setelah beredarnya video viral yang mengisyaratkan kemungkinan adanya PHK massal akibat pedoman teknis baru dari pemerintah.
Juru bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pedoman teknis mengenai jumlah personel hanyalah acuan untuk menghitung kebutuhan sukarelawan harian berdasarkan jumlah penerima manfaat—bukan sebagai batasan ketat jumlah pekerja.
"Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat," ujar Tysa Novenny pada Selasa (5 November 2024).
Baca juga: Giring, Raja Juli, Hingga Isyana Mundur dari PSI, Berikan Klarifikasi Terkait Alasannya!
Berdasarkan pedoman teknis BGN, fasilitas yang melayani antara 1.000 hingga 1.499 penerima manfaat memiliki acuan sebanyak 15 sukarelawan per hari.
Jumlah sukarelawan yang diperlukan akan meningkat secara bertahap, mencapai 47 orang untuk dapur yang melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat per hari.
Mitra pengelola tetap diperbolehkan mempekerjakan jumlah sukarelawan yang lebih banyak, selama total pengeluaran operasional tidak melebihi batas anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sebagai solusi operasional, BGN menyarankan penerapan sistem kerja berbasis giliran (shift), sehingga seluruh sukarelawan tetap dapat dilibatkan tanpa membebani keuangan internal.
"Bagaimana jika jumlah relawan melebihi angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa, asalkan biaya operasionalnya tidak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari," jelas Tysa Novenny pada Selasa (5 November 2024).
Selain pengaturan staf, program MBG 2.0 telah mengubah skema pembiayaan operasionalnya dari model penggantian biaya (reimbursement) menjadi model dengan batas maksimal sebesar Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
Badan Gizi Nasional (BGN) memandang batas atas biaya operasional ini sangat penting untuk mencegah pengeluaran melebihi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta untuk memperkuat transparansi dalam penggunaan dana publik.
Berdasarkan pedoman teknis, alokasi untuk makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar per penerima manfaat. Efektivitas dari perubahan kebijakan anggaran ini perlu dipantau secara langsung di lapangan guna memastikan kualitas distribusi dan kecukupan gizi tetap terjaga.
Di tengah perubahan regulasi tersebut, berbagai lembaga penelitian telah merilis hasil survei mengenai sentimen publik terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan program MBG.
Survei SMRC yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 mengungkapkan bahwa 33,8 persen responden merasa puas dengan pelaksanaan program tersebut, sementara 61,4 persen menyatakan ketidakpuasan.
Sebaliknya, survei oleh Adidaya Institute yang dilaksanakan pada 15–21 September 2026 menemukan bahwa 61,6 persen responden mendukung kelanjutan program MBG karena dianggap bermanfaat.
"Sekitar enam dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan dua dari tiga orang warga merasa program ini bermanfaat," ujar Rahman Toha Budiarto, Direktur Eksekutif Adidaya Institute, pada hari Minggu (21 September 2026).
Survei oleh Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 30 September hingga 7 Oktober 2026 menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi sebesar 15 persen terhadap alasan kepuasan publik atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi berkala terhadap pedoman operasional guna memastikan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan perlindungan hak-hak sukarelawan yang bertugas di lapangan.
