Rektor UB Klarifikasi Pemeriksaan Dosen oleh KPK Usai Diduga Terseret Kasus Silmy Karim
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai update kasus Dosen UB diperiksa KPK yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof Widodo memberikan tanggapan setelah dosen Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) UB, Romy Hermawan, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara yang berkaitan dengan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Pihak kampus menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Prof Widodo menegaskan UB tetap menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap Romy. Menurutnya, kampus juga memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan proses penyidikan sesuai kewenangannya.
Baca juga: Heboh! KPK Panggil Lagi Dosen UB, Diperiksa Atas Dugaan Aliran Uang dalam Kasus Silmy Karim
"Yang pertama, tentu kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, kita harus menghormati hukum juga, menghormati KPK untuk bisa bekerja sebaik mungkin," kata Prof Widodo kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).
Hingga saat ini, Prof Widodo mengatakan pihak universitas belum memperoleh informasi langsung dari KPK mengenai sejauh mana keterkaitan Romy dengan perkara tersebut. Informasi mengenai pemanggilan dosen itu justru diketahui pihak kampus melalui pemberitaan media.
"Setelah ada pemanggilan, kita kan juga tidak mendapatkan informasi dari KPK secara langsung, kita mendengarnya kan dari media," ujarnya.
Karena belum mendapatkan kejelasan mengenai status maupun keterlibatan Romy, UB belum mengambil tindakan khusus terhadap dosen tersebut. Kampus memilih menunggu perkembangan penyidikan serta informasi resmi dari KPK sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Sehingga kita juga masih menunggu sebenarnya sejauh mana keterlibatan beliau dan sejauh mana jika mungkin ada kesalahan-kesalahan. Kita belum tahu, dan karena kita belum tahu maka kita tidak melakukan action untuk sementara waktu," jelas Widodo.
Di tengah proses hukum tersebut, UB menyatakan tetap melakukan penguatan integritas di lingkungan perguruan tinggi bersama KPK. Program tersebut telah berjalan sejak 19 September dan diarahkan untuk mengantisipasi celah yang dapat membuka peluang terjadinya penyelewengan, gratifikasi, maupun korupsi.
Baca juga: Ini Dia Cara Cek dan Syarat Penerima BSU 2026, Simak Tutorialnya Disini!
"Kita terus menguatkan celah-celah, potensi-potensi untuk terjadinya apakah itu penyelewengan, gratifikasi, dan juga kemungkinan-kemungkinan untuk korupsi. Ini kita sudah lakukan dan alhamdulillah kita jadi piloting oleh KPK," tutur Widodo.
UB disebut menjadi salah satu perguruan tinggi yang menjadi proyek percontohan KPK dalam penguatan integritas ekosistem pendidikan tinggi. Widodo menyampaikan bahwa apabila nantinya proses hukum telah memberikan kepastian mengenai Romy, pihak universitas akan mengambil langkah sesuai aturan.
Romy diketahui berstatus sebagai ASN sekaligus PNS, sehingga ketentuan kepegawaian akan menjadi acuan apabila diperlukan tindakan administratif.
"Kalau sudah ada kepastian ya, ada status, ada kepastian, tentu kita akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan," katanya.
Di lain sisi, Wakil Dekan I FIA UB Fadillah Amin meluruskan bahwa Romy belum secara resmi menjadi promotor Silmy Karim. Menurut Fadillah, Silmy masih berada pada tahap awal sebagai mahasiswa doktoral dan belum memasuki penyusunan disertasi sehingga komisi pembimbing belum terbentuk.
Nah, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
