Haji Isam Punya Peran Penting dalam Penanganan Karhutla Kalsel, Tegaskan Bukan Koordinator
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini akan berbagi informasi mengenai peran Haji Isam untuk penanganan karhutla yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terkini!
Isu mengenai penunjukan Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan telah dibantah pemerintah. Meski tidak menjadi pemimpin tim, pengusaha asal Kalimantan Selatan itu tetap dilibatkan dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran di wilayah tersebut.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menjelaskan bahwa Haji Isam berstatus sebagai staf ahli yang diminta membantu penanganan karhutla. Perannya lebih diarahkan pada pemberian dukungan di lapangan, baik berupa fasilitas maupun pembiayaan operasional.
Baca juga: Gubernur Kalsel Klarifikasi Isu Haji Isam Jadi Ketua Penanganan Karhutla
"Karena memang ia ditunjuk menjadi Staf Ahli, dan diminta untuk menangani karhutla di Kalsel. Ada 100 unit pompa air yang dibantu Haji Isam, dan dana operasional sebesar Rp7,6 miliar untuk dua minggu ke depan," ujar Muhidin, Senin (24/8/2026).
Selain menyediakan pompa air dan dana operasional, Haji Isam juga disebut memberikan bantuan berupa alat berat. Dukungan lain yang disiapkan adalah operasi water bombing untuk membantu menjangkau serta memadamkan titik api yang sulit ditangani dari darat.
Sementara itu, posisi ketua tim penanganan karhutla berada di tangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Muhidin kembali menegaskan bahwa Haji Isam bukan pihak yang memegang kendali sebagai ketua tim. Pembagian tugas pemerintah dilakukan agar koordinasi penanganan kebakaran di berbagai wilayah dapat berjalan lebih cepat.
"Ini Menko Pangan yang menjadi Ketua Tim," tegas Muhidin.
Baca juga: Sudah Beraksi Berulang Kali, Maling Pipa Pertamina di Jatibarang Rp2,3 Miliar Ditangkap
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menjelaskan bahwa pemerintah membagi tanggung jawab penanganan karhutla kepada sejumlah pejabat. Di antaranya terdapat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhaimin Iskandar, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
"Ya ada Pak Menko, Pak Menko Polkam ada, Pak Menko PM juga ada di situ. Nah, kita bagi semua. Ada KSAD juga bertanggung jawab terhadap satu wilayah. Tapi jangan juga diartikan tidak bertanggung jawab dengan daerah yang lain loh ya nanti. Ini hanya membagi atensi supaya koordinasinya kita percepat penanganan," kata Prasetyo.
Pemerintah juga membuka ruang bagi pihak swasta untuk membantu penanganan karhutla. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut perusahaan sawit maupun pertambangan yang memiliki kemampuan dapat berpartisipasi karena kebakaran juga berdampak terhadap aktivitas mereka.
Baca juga: Yaqut Klaim Tak Ada Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji, KPK Langsung Beri Jawaban Telak
"Kalau untuk penanggulangan kebakaran ini kan bukan hanya pemerintah ya, semua stakeholder yang dianggap mampu. Termasuk perusahaan-perusahaan sawit, perusahaan tambang, kan semua terdampak, jadi boleh saja masyarakat untuk ikut berpartisipasi," ujar Tito.
Penanganan karhutla di sejumlah wilayah masih menghadapi kendala, terutama menyusutnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. BNPB menyebut kondisi tersebut membuat operasi pemadaman dari darat maupun udara membutuhkan upaya ekstra.
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
