Kasus Dugaan Penyelewengan Solar Subsidi di Kalbar Viral, Wagub Minta Pemberantasan Mafia BBM Dilakukan!
--
"Permainan seperti ini yang harus dibongkar. Ada SPBU yang pasokannya tidak lengkap. Kadang Pertalite ada, Pertamax tidak ada. Kadang Pertamax ada, Pertalite tidak ada. Itu tidak normal," tambahnya.
Krisantus menyoroti perbedaan harga yang menarik sebagai alasan utama pengalihan tersebut. Bahan bakar bersubsidi murah diambil dari masyarakat dan dijual kembali ke sektor industri dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Untuk memperkuat pengawasan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat meminta Pertamina untuk melakukan audit yang ketat, membandingkan volume diesel bersubsidi dan diesel industri yang didistribusikan. Menurutnya, peningkatan jumlah bahan bakar industri yang didistribusikan di lapangan dapat menjadi indikasi kuat adanya penggelapan.
"Nanti akan saya tanyakan, berapa banyak solar subsidi dan berapa banyak solar industri yang disalurkan. Kalau ternyata solar industri tiba-tiba lebih banyak dari yang semestinya, pasti ada permainan," kata Krisantus.
Polisi Daerah Kalimantan Barat sedang menyelidiki semua pihak yang terlibat. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda) menyatakan telah meluncurkan penyelidikan menyeluruh terhadap kasus tersebut.
Kepala Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Komisaris Besar Bambang Suharyono, menekankan bahwa penyidik akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut.
"Tidak hanya pihak Pertamina, melainkan semua pihak yang terlibat juga akan dipanggil untuk diperiksa ataupun dimintai keterangan, termasuk dari Elnusa, sopir, dan PT Putera Petro Borneo," tegas Bambang.