KPK Cecar Dua Dirjen ATR/BPN Perihal Perannya dalam Penerbitan HGB dan HGU
--
ASCOMAXX.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo terhadap para jurnalis di Jakarta, Rabu.
Bukan hanya itu saja, Budi mengungkapkan bahwa KPK memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR sebagai saksi kasus tersebut.
Sementara itu, Budi mengungkap KPK memanggil seorang pihak swasta berinisial REY sebagai saksi. Akan tetapi, nama saksi tersebut belum tercatat hadir hingga pukul 13.04 WIB.
Sebelumnya, KPK pada Senin (16/11) memanggil AAN selaku Manajer Legal PT Bela Parahiyangan Investindo, JID selaku Manajer Pemasaran PT Bela Parahiyangan Investindo, YWK selaku Manajer TI dan PR PT Bela Parahiyangan Investindo, SR selaku Manajer Keuangan PT Bela Parahiyangan Investindo, A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I, serta LSP dan YS selaku pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo sebagai saksi.
KPK pada Selasa (17/11) memeriksa Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi H, Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan W, notaris berinisial JSU, serta LA selaku Direktur Utama PT Alia Digital Printex sebagai saksi.
Selain itu, penyidik memeriksa Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I. Pada Selasa, giliran Kepala Kanwil ATR/BPN Jambi dan Sulawesi Selatan, seorang notaris, hingga sejumlah pejabat Kantah Bandung Barat yang diperiksa.
Baca juga: Pasar Waspadai Langkah The Fed di Desember, Rupiah Makin Dekat Rp18.300 per Dolar AS
Kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersbut adalah terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari seusai OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Kasus tersebut menimbulkan perhatian publik sebab turut menyeret nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).
Berikut daftar delapan tersangka dalam kasus ini:
1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;
2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;
4. Arif Sugiyanto (ARF);
5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ);
6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;
7. Erwin (ERW);
8. Muhammad Fakhry (MF).
Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.