Thursday 19th of November 2026
×

Tentang RUU Perampasan Aset, Tak Hanya Hukum Koruptor! Ternyata Ini yang Bisa Diburu Negara

Tentang RUU Perampasan Aset, Tak Hanya Hukum Koruptor! Ternyata Ini yang Bisa Diburu Negara

--

ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai isi RUU Perampasan Aset yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen baru untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman pidana kepada pelaku, tetapi juga memungkinkan negara menelusuri dan mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan.


Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, menilai keberadaan aturan tersebut penting agar pelaku korupsi tidak terus menikmati keuntungan dari perbuatan melanggar hukum. Menurutnya, pengembalian aset hasil kejahatan harus menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, selain menjatuhkan hukuman kepada orang yang bertanggung jawab.

Baca juga: Komisi III DPR Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad, RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Penghujung 2026

“Dengan adanya RUU Perampasan Aset ini, mudah-mudahan ada efek jera atau efek deteran bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Jadi, bukan hanya perkara pidananya yang diselesaikan, tetapi hartanya juga akan terus dikejar,” ujar Rikwanto kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam rancangan regulasi tersebut adalah non-conviction based asset forfeiture, yaitu mekanisme pengambilan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pemilik atau pihak yang diduga terlibat.

Mekanisme ini dapat diterapkan dalam situasi tertentu ketika proses hukum terhadap pelaku tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Rikwanto memberikan gambaran bahwa penelusuran aset masih dapat dilakukan apabila kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana baru ditemukan setelah perkara pidana selesai.

Baca juga: Bikin Fans Heboh, WinWin Eks NCT Pamer Foto Pernikahan Mesra dengan Yang Chaoyue

Ketentuan serupa juga berpotensi digunakan ketika tersangka melarikan diri, meninggal dunia, mengalami penyakit berat, atau menghadapi keadaan lain yang membuat proses pidananya tidak dapat diteruskan.

“Jadi, ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana asal, aset itu bisa ditelusuri, diverifikasi, kemudian diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan. Tidak harus mengulang lagi proses tindak pidananya,” jelasnya.

Dalam pembahasannya, Komisi III DPR turut mempertimbangkan batas nilai minimum kekayaan yang dapat menjadi objek perampasan. Dari sejumlah usulan yang dibicarakan, angka Rp1 miliar menjadi ambang batas yang mengemuka.

Baca juga: Apple Dikabarkan Bakal Lewati Seri iPhone 19 dan Langsung Rilis iPhone 20 Pro dengan Desain Layar Lengkung Empat Sisi

Penetapan nilai tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan aturan tetap seimbang dan tidak menimbulkan proses administrasi yang berlebihan untuk perkara dengan nilai aset relatif kecil. Rikwanto menegaskan bahwa aturan baru ini tidak akan menghapus ataupun menggantikan ketentuan pidana yang telah berlaku, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perampasan aset justru diposisikan sebagai instrumen tambahan apabila masih terdapat kekayaan terkait kejahatan yang belum berhasil ditemukan atau dikembalikan.

“Undang-undang ini bersifat ultimum remedium. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap berjalan. RUU Perampasan Aset ini menjadi lapisan berikutnya ketika kemudian ditemukan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut,” papar politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Video Ce Crystine Pasutri Blitar Viral Usai Jual Konten Asusila Berbayar Beromzet Ratusan Juta di Situs Berlangganan

Selama proses penyusunan, Komisi III telah mengundang hampir 100 pihak untuk menyampaikan pandangan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Peserta yang dilibatkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, mahasiswa, aktivis, ulama, hingga praktisi hukum.

Masukan tersebut digunakan untuk menyempurnakan ketentuan agar penerapan perampasan aset tetap memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Rikwanto berharap keberadaan regulasi ini dapat menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kekayaannya melalui pihak lain.

Ia menegaskan bahwa aset yang memiliki hubungan dengan tindak pidana tetap dapat ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Baca juga: Janji Komisi Delapan Hingga Sebelas Persen Berujung Buntung Puluhan Warga Jadi Korban Penipuan Aplikasi Merajut Syal Tenun Tonic

“Koruptor jangan sampai menikmati hasil-hasil korupsinya, termasuk ketika aset itu disimpan melalui orang lain. Kita akan kejar aset-aset yang memang memiliki kaitan dengan tindak pidana korupsi,” pungkas mantan Kapolda Kalimantan Selatan tersebut.

Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!

Source:

Update Terbaru

RELATED POST