Komisi III DPR Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad, RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Penghujung 2026
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut regulasi ini telah lama dinantikan masyarakat Indonesia selama kurang lebih 18 tahun.
Habiburokhman mengatakan agenda pengesahan direncanakan berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB. Menurutnya, penyelesaian rancangan aturan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang Komisi III DPR yang mulai mengintensifkan pembahasan sejak September 2025.
Baca juga: Efek BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Bersiap! Cicilan KPR Floating Berpotensi Membengkak
"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia menilai Dasco mempunyai kontribusi penting dalam mendorong percepatan penyusunan regulasi mengenai perampasan aset sejak tahap awal hingga memasuki proses pengesahan.
"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.
Baca juga: Bikin Fans Heboh, WinWin Eks NCT Pamer Foto Pernikahan Mesra dengan Yang Chaoyue
Ia menjelaskan bahwa dukungan Dasco sudah terlihat sejak Agustus 2025. Saat itu, Dasco meminta jajaran pimpinan Komisi III DPR agar segera mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Perampasan Aset. Dorongan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang membuat proses legislasi berjalan lebih intensif.
"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.
Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa Dasco mendorong Komisi III tetap menjalankan agenda pembahasan meskipun DPR sedang memasuki masa reses. Salah satunya dengan tetap menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Dasco bahkan turut memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap rancangan undang-undang tersebut. Sebelumnya, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyepakati kelanjutan RUU Perampasan Aset ke pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna.
Kesepakatan tersebut diperoleh melalui rapat tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan persetujuan agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke tahap pengambilan keputusan akhir.
Dalam rapat tersebut, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej juga menyampaikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan. Pemerintah menilai keberadaan aturan perampasan aset diperlukan guna memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lain yang merugikan negara maupun masyarakat.
Apabila disahkan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset akan menjadi landasan hukum baru dalam upaya penelusuran, penyitaan, pengelolaan, dan pengembalian aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!