Modus Rekrutmen Tentara Bayaran Bergaji Tinggi, Hampir 300 WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai kasus perdagangan orang menjadi tentara bayaran di Rusia yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Dugaan keterlibatan ratusan warga negara Indonesia (WNI) dalam konflik Rusia dan Ukraina kembali menjadi perhatian. Berdasarkan informasi intelijen Ukraina, sebanyak 292 WNI disebut telah bergabung dengan pasukan Rusia. Namun, hingga kini pemerintah Indonesia belum memiliki data resmi yang memastikan jumlah warga yang terlibat dalam peperangan tersebut.
Salah satu nama yang mencuat adalah Taufiq Muhammad, warga asal Surabaya, Jawa Timur. Badan Intelijen Ukraina (DIU) melaporkan bahwa Taufiq meninggal dunia di wilayah Donbas ketika bertugas sebagai penembak senapan mesin untuk Rusia. Menurut laporan tersebut, ia hanya menjalani pelatihan militer selama 10 hari sebelum diterjunkan ke medan perang.
Baca juga: Dua WNA Jadi Tersangka Perekrutan WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Dijanjikan Gaji Rp50 Juta
DIU menyebut Taufiq menandatangani kontrak berdurasi satu tahun pada 19 April 2026 di Korolyov, dekat Moskow. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia masih melakukan pemeriksaan terhadap informasi mengenai dugaan keterlibatan WNI dalam militer Rusia.
Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow dan Kyiv untuk menelusuri identitas serta status kewarganegaraan para WNI tersebut. Pemerintah juga bekerja sama dengan kementerian terkait untuk menangani aspek hukum, keimigrasian, perlindungan warga, hingga dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Kementerian Luar Negeri RI melalui koordinasi dengan KBRI Moskow dan KBRI Kyiv terus melakukan penelaahan dan verifikasi terhadap informasi yang beredar tentang dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam militer Rusia," sebutnya dalam keterangan tertulis.
Baca juga: Pasutri di Blitar Ditangkap Usai Ketahun Jual Konten Pornografi, Ngaku Raup Penghasilan Ratusan Juta
Yvonne menambahkan bahwa Indonesia telah mengirimkan permintaan diplomatik kepada pemerintah Rusia agar mencegah perekrutan WNI ke dalam angkatan bersenjata maupun kelompok militer terkait. Pemerintah juga meminta agar Indonesia dimasukkan ke dalam daftar negara yang penduduknya tidak boleh direkrut oleh militer Rusia.
Permintaan tersebut diharapkan dapat diterapkan secepatnya, termasuk untuk mencegah perekrutan melalui praktik yang mengarah pada TPPO. Di dalam negeri, Bareskrim Polri mengungkap jaringan perdagangan manusia yang diduga menggunakan tawaran pekerjaan di Rusia sebagai kedok perekrutan tentara.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, menyampaikan bahwa penyidik telah menetapkan 13 tersangka, termasuk dua warga Rusia dan seorang warga Ukraina. Sebanyak 58 orang tercatat sebagai korban dalam sejumlah perkara yang ditangani kepolisian di beberapa wilayah.
Para pelaku diduga menyebarkan tawaran pekerjaan melalui media sosial, grup lowongan kerja, dan aplikasi percakapan dengan iming-iming bonus kontrak hingga US$35.000 atau sekitar Rp635 juta serta gaji bulanan US$3.000 atau sekitar Rp54 juta.
"Untuk yang direkrut itu tidak hanya warga sipil, tapi juga ada eks TNI dan eks Polri," ungkap Nurul.
Sejumlah korban mengaku awalnya menerima tawaran pekerjaan sipil, seperti petugas keamanan dan pekerja bangunan, dengan bayaran tinggi. Namun, setelah tiba di Rusia, mereka justru diminta menandatangani kontrak militer.
Salah seorang korban mengungkapkan bahwa pekerjaan yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Ia kemudian menyadari adanya risiko dikirim ke medan perang dan memilih menghindari perekrutan tersebut. Korban lain juga mengaku membatalkan keikutsertaannya setelah mengetahui bahwa kontrak militer dapat berdampak pada status kewarganegaraan Indonesia.
Pengamat Studi Rusia-Eropa Timur dan Analisis Kebijakan Luar Negeri Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menilai jumlah WNI yang terlibat berpotensi bertambah apabila pemerintah tidak mengambil langkah pencegahan yang lebih kuat. Menurutnya, kesulitan ekonomi dan terbatasnya kesempatan kerja dapat membuat masyarakat mudah tergoda tawaran penghasilan besar di luar negeri.
Ia juga mendorong agar pemerintah meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Rusia, memperketat pengawasan iklan pekerjaan, serta memperkuat pemeriksaan keimigrasian bagi calon pekerja yang hendak berangkat ke negara tersebut. Radityo menegaskan bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang menjadi sumber perekrutan tentara asing.
Perubahan pola perekrutan Rusia diduga turut dipengaruhi oleh semakin ketatnya pembatasan keberangkatan warga dari sejumlah negara di Afrika dan Asia Selatan, seperti Kenya, Sri Lanka, serta Nepal. Kondisi itu membuat perekrutan bergeser ke kawasan lain, termasuk Asia Tenggara dan Amerika Latin.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia dan Filipina menjadi salah satu sumber tenaga kerja yang kemudian rentan direkrut.
"Bukan Indonesia yang ditarget secara spesifik. Yang ditarget adalah negara-negara yang bisa menyediakan tenaga kerja dan memiliki banyak masyarakat yang mencari pekerjaan di luar negeri."
Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
