Mantan Kapolsek Dompu Dipecat Tak Hormat! Terbukti Hamili Tahanan dan Paksa Gugurkan Kandungan
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai pemecatan mantan Kapolsek Dompu usai terbukti hamili tahanan yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani. Keputusan tersebut diambil setelah yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Polri, termasuk melakukan hubungan seksual dengan seorang tahanan perempuan hingga menyebabkan korban hamil.
Sanksi pemecatan itu diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang berlangsung di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda NTB pada Senin (9/11/2026). Dalam persidangan tersebut, penyidik menghadirkan 10 orang saksi untuk memberikan keterangan mengenai rangkaian peristiwa yang melibatkan mantan pejabat kepolisian tersebut.
Baca juga: Pasutri di Blitar Ditangkap Usai Ketahun Jual Konten Pornografi, Ngaku Raup Penghasilan Ratusan Juta
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid menjelaskan bahwa keputusan majelis etik diambil setelah mempertimbangkan berbagai bukti dan keterangan yang diperoleh selama pemeriksaan. Menurutnya, pelanggaran yang dilakukan Sarbani termasuk tindakan serius karena bertentangan dengan peraturan hukum sekaligus merusak kehormatan institusi kepolisian.
“Di sidang, Bidpropam menghadirkan sebanyak 10 orang saksi guna menguak secara tuntas rangkaian peristiwa pelanggaran yang terjadi,” jelas Kholid, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan hasil persidangan, perbuatan Sarbani terhadap tahanan perempuan berinisial DR diketahui berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Hubungan seksual tersebut bahkan dilakukan di ruang Unit Reserse Kriminal Polsek Dompu ketika dirinya masih menjabat sebagai kapolsek.
Dalam rangkaian pelanggaran yang terungkap, Sarbani juga diketahui mengonsumsi minuman keras di lingkungan kantor kepolisian.
“Lebih memprihatinkan lagi, tindakan tidak terpuji tersebut dilakukan di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu,” ungkap Kholid.
Persidangan juga mengungkap adanya dugaan rencana untuk menggugurkan kandungan DR setelah perempuan tersebut diketahui hamil. Fakta tersebut menjadi salah satu bagian penting yang dipertimbangkan majelis etik dalam menilai beratnya pelanggaran yang dilakukan Sarbani.
Atas serangkaian tindakan tersebut, Ipda Sarbani dinyatakan melanggar sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta beberapa pasal dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Majelis kemudian menjatuhkan sanksi PTDH serta penempatan khusus selama 30 hari di Mapolda NTB.
Meski telah menerima keputusan pemecatan, Sarbani menyatakan tidak menerima putusan tersebut dan memilih mengajukan banding. Dengan demikian, ia masih memiliki kesempatan menggunakan mekanisme keberatan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan kepolisian.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah kabar mengenai seorang tahanan perempuan yang hamil ketika berada di sel tahanan Polsek Dompu tersebar luas. DR diketahui merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Dompu dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi.
Nah, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
