Rupiah Melemah Inflasi Pangan Tembus 5 Persen? Begini Tanggapan Pimpinan BI yang Jadi Perhatian Penuh!
--
ASCOMAXX.com - Bank Indonesia (BI) tetap waspada terhadap inflasi pangan yang mencapai 5 persen pada September 2026, di tengah upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah dan BI berkomitmen untuk memperkuat koordinasi guna mengendalikan harga pangan sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (19 Oktober 2026).
Dalam pertemuan tersebut, BI memberikan informasi terkini mengenai tren inflasi, nilai tukar rupiah, serta langkah-langkah yang disiapkan untuk menghadapi dinamika pasar keuangan global.
Destry mencatat bahwa inflasi inti pada bulan September tetap terkendali di angka 2,8 persen. Namun, inflasi pangan—khususnya kelompok bahan pangan yang harganya bergejolak (volatile food)—mencapai 5 persen, angka yang memerlukan perhatian khusus.
"Untuk inflasi kami juga laporkan, untuk inflasi inti yang menggambarkan pergerakan dari perekonomian masih cukup terkendali di bulan September masih 2,8 persen. Memang kami juga laporkan yang memang perlu menjadi perhatian adalah inflasi di pangan, volatile food inflation yang memang mencapai 5 persen," ujar Destry.
BI dan Kementerian Pertanian Berkoordinasi untuk Mengendalikan Harga Pangan
Untuk menekan inflasi pangan, BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna memastikan kenaikan harga pangan tetap terkendali dan inflasi secara keseluruhan tetap berada dalam kisaran target yang telah ditetapkan.
BI telah menetapkan target inflasi sebesar 2,5 persen, dengan margin deviasi plus minus 1 persen—sehingga kisaran targetnya berada di antara 1,5 persen hingga 3,5 persen.
"Ini tadi kami laporkan dan juga koordinasi nanti dengan Kementerian Pertanian bagaimana kita bisa menjaga volatile food inflation agar masuk di dalam koridor Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen," ungkapnya.
Informasi yang dilansir dari inibalikpapan.com, Pengendalian inflasi pangan menjadi prioritas karena fluktuasi harga komoditas pangan dapat berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
Koordinasi lintas kementerian diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga.
Rupiah Menghadapi Ketidakpastian Global
Selain membahas inflasi, pertemuan dengan Presiden Prabowo juga menyoroti kinerja nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan internasional.
Destry menjelaskan bahwa lingkungan suku bunga global yang tetap tinggi dalam jangka waktu lama (higher-for-longer)—diperburuk oleh inflasi di beberapa negara maju yang masih berada di atas target—menjadi tantangan bagi mata uang negara-negara berkembang (emerging markets).
Meskipun demikian, ia mencatat bahwa rupiah tetap relatif stabil selama dua hari terakhir menjelang pertemuan tersebut, kendati pergerakannya sedikit melambat. Tren serupa, menurutnya, juga terlihat di beberapa negara berkembang lainnya.
"Intinya Bank Indonesia akan selalu tetap berjaga di pasar," tegasnya.
Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus memantau pergerakan rupiah dan mengoptimalkan instrumen kebijakan yang tersedia untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
BI Mengandalkan Intervensi Pasar dan Insentif Lindung Nilai
Destry menyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta BI untuk terus mengevaluasi berbagai kebijakan yang ditujukan guna menjaga stabilitas rupiah. Instrumen yang digunakan mencakup intervensi di pasar spot, serta penggunaan Domestic Non-Deliverable Forwards (DNDF) dan Non-Deliverable Forwards (NDF).
BI juga telah menyediakan insentif untuk biaya lindung nilai (hedging)—sebuah langkah yang telah diterapkan sejak akhir Juni lalu.
Menurut Destry, kebijakan-kebijakan ini telah membantu mendorong aliran masuk modal—baik melalui instrumen swap maupun DNDF—dengan nilai sekitar US$8 miliar hingga US$9 miliar.
"Kami diminta juga oleh Bapak Presiden untuk terus melihat, upayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki apakah itu bentuknya intervensi di spot DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward) dan NDF (Non-Deliverable Forward) ataupun juga dalam bentuk insentif biaya hedging yang juga sudah kami berikan sejak akhir bulan Juni yang lalu," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, insentif tersebut telah menghasilkan aliran masuk sekitar US$8 miliar–US$9 miliar melalui instrumen swap dan DNDF (Domestic Non-Deliverable Forward).
Bank Indonesia (BI) menegaskan akan tetap aktif di pasar dan terus mengevaluasi efektivitas instrumen-instrumen yang digunakan. Langkah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah volatilitas global, sekaligus mengelola tekanan inflasi di dalam negeri.
