Bukan Hanya Portugis, Prabowo Kini Instruksikan Sekolah Wajib Belajar Bahasa Prancis!
--
Koordinator P2G, Satriwan Salim, menilai bahwa instruksi presiden tersebut tidak jelas dan hanya bersifat diplomatis. Permintaan tersebut disampaikan tanpa justifikasi yang jelas.
Lebih lanjut, setahun sebelumnya, Presiden juga telah meminta agar sekolah-sekolah mulai mengajarkan bahasa Portugis. Tidak mustahil bahwa di masa mendatang, Presiden mungkin juga tiba-tiba meminta pengajaran bahasa Jepang setelah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang.
Baca juga: Rupiah Melemah ke Rp17.793 per Dolar AS : Ini Penyebab dan Dampaknya ke Ekonomi, Terendah Tahun Ini?
Baca juga: Bocor! Link Video Tukang Cilok Viral 12 Menit Full No Sensor dengan Banyak Part, Isinya Bikin Curiga
“Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib, begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda,” kata Satriwan dalam pernyataannya pada Jumat (29 Mei).
“Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini,” tambahnya.
Satriwan percaya bahwa pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan pendidikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (KMPDBP) 2025-2029. Ini berarti bahwa pembelajaran bahasa Prancis dan Portugis bukanlah prioritas, menurut KMPDBP yang telah ditetapkan.
Kedua, mewajibkan kelas bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah/setara, hanya akan meningkatkan beban kurikulum bagi siswa. Satriwan mengatakan kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajarannya.
“Dengan asumsi 1 sekolah ada 2 guru Prancis dan Portugis, dari total sekitar 240 ribu sekolah SD-SMA/sederajat, maka dibutuhkan 480 ribu guru bahasa asing tersebut,” ujarnya.
Menurut Satriwan, bahasa Prancis dan bahasa asing lainnya, termasuk Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang, merupakan mata pelajaran pilihan bagi siswa yang berminat dan telah dimasukkan dalam struktur kurikulum nasional dari Kurikulum 2006 hingga Kurikulum Merdeka saat ini.
Bahkan, di pendidikan menengah kejuruan (SMP) yang berspesialisasi dalam bidang perhotelan dan pariwisata, bahasa asing selain bahasa Inggris dimasukkan dalam kurikulum sebagai program kejuruan untuk pengembangan keterampilan.
"Mei 2026 ini Kemdikdasmen berencana meluncurkan Program Sertifikasi Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris yang mencakup Bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, dan Prancis. Skema ini telah dibuka dan menjangkau lebih dari 120 SMK dengan sasaran 13 ribu siswa," ujarnya.
