Nama Bupati Sudewo Mendadak Heboh! Kronologi Dugaan Pemerasan Jabatan hingga Jadi Tersangka KPK
--
Modus Pemerasan dalam Pengisian Jabatan
Dalam pengungkapan kasus, KPK menjelaskan bahwa Sudewo diduga mematok tarif antara Rp125 juta hingga Rp150 juta untuk setiap calon perangkat desa. Namun para bawahannya yang mengeksekusi praktik ini menetapkan tarif lebih tinggi, yakni hingga Rp165 juta, dan mengambil selisihnya sebagai keuntungan mereka sendiri.
Polisi juga menyebut bahwa Sudewo diduga mengancam tidak akan membuka seleksi jabatan di masa mendatang bagi kandidat yang enggan membayar tarif tersebut. Tindakan semacam ini dinilai mencederai prinsip meritokrasi dan berpotensi menciptakan budaya korupsi yang lebih luas di tingkat pemerintahan desa.
Baca juga: Panduan Lengkap: Cara Menemukan Fungi Shop di The Forge Roblox dan Lokasi Rahasianya
Baca juga: Mengenal Hamachi: Jenis Ikan Apa Ini? Simak Fakta, Rasa, dan Kandungan Gizinya
Baca juga: Download Plugin TheoTown Gedung DPR Indonesia GRATIS, Lengkap dengan Fasilitas Mewahnya!
Kritik terhadap Sudewo bukan hanya datang dari masyarakat umum: DPRD Kabupaten Pati bahkan menginisiasi hak angket dan pembentukan pansus untuk menginvestigasi kebijakan-kebijakan bermasalah di bawah kepemimpinannya, menunjukkan tekanan politik yang cukup signifikan terhadap bupati yang kini menghadapi proses hukum berat.
Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa proses hukum terhadap Sudewo berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Operasi OTT, penetapan tersangka, dan tahapan penyidikan merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di level pemerintahan daerah. Partai politik tempat Sudewo bernaung pun menyatakan menghormati proses tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas aliran dana dan peran pihak-pihak lain yang terlibat. Proses hukum yang berjalan diharapkan tak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.
