Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Divonis 6-9 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Hingga Rp78,81 Miliar
--
ASCOMAXX.com – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai tiga eks pejabat bea cukai divonis hingga 9 tahun penjara yang tidak boleh kamu lewatkan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi terbarunya!
Tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dijatuhi hukuman penjara antara enam hingga sembilan tahun setelah terbukti terlibat dalam perkara suap dan gratifikasi terkait aktivitas impor barang tiruan.
Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis malam, 12 November 2026. Ketiga terdakwa yang menerima hukuman adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara.
Baca juga: Danza B8 Siap Jadi Penantang Land Cruise, Intip Spesifikasinya Disini!
Sementara itu, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen, mendapatkan vonis tujuh tahun penjara. Adapun Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I, dihukum enam tahun penjara.
Hakim Ketua Brelly Yuniar menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berulang sebagaimana dakwaan yang diajukan.
"Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut, serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua," ujar Brelly ketika membacakan amar putusan di persidangan.
Selain hukuman penjara, masing-masing terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila tidak mampu memenuhi pembayaran tersebut, mereka harus menjalani hukuman tambahan berupa kurungan selama 190 hari. Majelis hakim juga menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti berdasarkan jumlah keuntungan yang diterima masing-masing terdakwa.
Baca juga: Divonis 7 Tahun Penjara dan Bayar Rp 9,7 M, Eks Kasubdit Intelijen Bea Cukai Resmi Ditangkap
Rizal diwajibkan mengembalikan uang sebesar Rp15,7 miliar dengan ancaman hukuman pengganti dua tahun penjara apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sisprian dikenai pembayaran Rp7,4 miliar, 150 ribu dolar Singapura, dan 10 ribu dolar Amerika Serikat dengan subsider dua tahun penjara.
Sementara Orlando harus membayar uang pengganti Rp5,56 miliar atau menjalani hukuman tambahan satu tahun penjara. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya.
Dalam persidangan, jaksa meminta Rizal dihukum 11 tahun enam bulan penjara, Sisprian 10 tahun penjara, serta Orlando tujuh tahun enam bulan penjara. Meski hukuman penjara yang dijatuhkan lebih rendah, besaran denda dan uang pengganti tetap mengikuti tuntutan jaksa.
Perkara korupsi ini berkaitan dengan penerimaan suap dan gratifikasi yang secara keseluruhan mencapai Rp78,81 miliar selama periode 2025–2026. Ketiga mantan pejabat tersebut diduga menerima pemberian dari pihak Blueray Cargo agar pengiriman barang impor milik perusahaan tersebut dapat melewati pemeriksaan kepabeanan dengan lebih cepat.
Baca juga: Ini Dia Syarat Penerima BSU 2026 Beserta Cara Ceknya, Penyaluran Sebesar Rp 900.000
Rincian penerimaan suap mencakup uang senilai Rp61,74 miliar dalam mata uang dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah dengan nilai sekitar Rp1,85 miliar. Pemberian tersebut berasal dari pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri.
Dari penerimaan itu, Rizal memperoleh bagian senilai Rp14 miliar dalam dolar Singapura, Sisprian mendapatkan Rp7 miliar dalam dolar Singapura, sedangkan Orlando menerima Rp4,05 miliar dalam dolar Singapura serta fasilitas mewah senilai Rp1,52 miliar.
Selain suap, ketiganya juga terbukti menerima gratifikasi dengan nilai total Rp15,22 miliar. Penerimaan tersebut terdiri atas uang tunai Rp7,52 miliar, 314.755 dolar Singapura, 182.800 dolar AS, 4.700 dolar Hong Kong, serta 8.100 ringgit Malaysia.
Berdasarkan putusan pengadilan, ketiga terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan update berita terbaru hanya melalui website kami!
