Sidang Delapan Jam Komjen Hendro Pandowo Ketok Palu Pemecatan Tidak Hormat Mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Terkait Kasus Penyadapan
--
ASCOMAXX.com - Komisaris Jenderal Polisi Drs. Hendro Pandowo, M.Si., kembali menjadi sorotan publik setelah memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Selasa, 17 November 2026. Dalam persidangan yang digelar secara tertutup di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Jakarta Selatan tersebut, majelis etik yang diketuai Hendro menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso.
Komjen Pol. Hendro Pandowo baru saja memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso pada Selasa, 17 November 2026. Putusan tegas tersebut diambil terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret sejumlah petinggi kepolisian lainnya.
Poin-Poin Perkembangan Terbaru:
- Menjatuhkan Putusan Pemecatan (PTDH). Bertindak sebagai Ketua Komisi Sidang KKEP, Hendro Pandowo memimpin persidangan tertutup selama lebih dari delapan jam di Gedung Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan. Majelis etik akhirnya memutuskan sanksi pemecatan tidak dengan hormat terhadap mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, akibat penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal.
- Susunan Majelis Sidang Etik. Dalam mengambil keputusan tersebut, Komjen Hendro didampingi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan selaku Wakil Ketua Komisi. Susunan anggota komisi lainnya diisi oleh Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Effendi.
- Sorotan Hubungan Satu Angkatan. Penunjukan Komjen Hendro sebagai pimpinan sidang etik menjadi sorotan publik karena ia merupakan lulusan Akpol 1991, satu angkatan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang juga ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama dalam skandal penyadapan ini.
Baca juga: Spesifikasi BAW M8 EV Baru Saja Rilis di Indonesia, Mobil Listrik Mewah dengan Jarak Tempuh 505 km!
- Konteks Rangkaian Sidang Etik Polri. Sebelum putusan terhadap Irjen Eko Hadi, majelis KKEP lain yang dipimpin Komjen Rudi Darmoko telah lebih dulu memecat Irjen Ahrie Sonta Nasution pada 10 November 2026. Sementara itu, sidang etik terhadap tersangka lainnya, termasuk Listyo Sigit Prabowo, dijadwalkan menyusul.
Ia tercatat sebagai rekan satu angkatan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang namanya juga terseret dan ditetapkan sebagai salah satu tersangka utama dalam kasus dugaan penyadapan tersebut.
Meski memiliki kedekatan angkatan dengan pihak-pihak yang tengah berproses hukum, Hendro menunjukkan sikap profesional dan objektivitasnya dengan mengetok palu pemecatan terhadap salah satu perwira tinggi yang terbukti melanggar kode etik profesi.
Rekam jejak Hendro sendiri memang dikenal kuat di bidang pengawasan internal dan penegakan disiplin. Sebelum menjabat sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri pada Oktober 2026 dan menyandang pangkat jenderal bintang tiga, ia pernah mengemban amanah sebagai Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri serta Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Baca juga: Bocoran OPPO Reno 17 Series: Harga, Spesifikasi, dan Jadwal Perilisan Resmi di Indonesia
Putusan pemecatan yang dijatuhkan majelis pimpinan Komjen Hendro Pandowo merupakan bagian dari rangkaian langkah tegas Polri dalam membersihkan institusi dari keterlibatan oknum petinggi dalam kasus penyadapan. Sebelumnya, pada 10 November 2026, majelis KKEP berbeda yang dipimpin oleh Komjen Rudi Darmoko telah lebih dulu menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam perkara serupa.
Pihak Mabes Polri memastikan bahwa proses penegakan etik tidak akan berhenti pada dua perwira tinggi tersebut. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Divisi Propam, sidang kode etik terhadap tersangka lainnya, termasuk pemeriksaan etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, direncanakan akan segera digelar pada pekan berikutnya guna menuntaskan pertanggungjawaban institusional secara transparan.