Profil Nurman Herin, Tersangka Baru di Kasus TPPU Febrie Adriansyah Kini Ikut Terjaring KPK!
--
ASCOMAXX.com - Penyidik Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan pengusaha Nurman Herin sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Wakil Jaksa Agung Bidang Kejahatan Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Nurman Herin adalah tersangka ketiga dalam kasus TPPU tersebut, yang melibatkan penemuan aset yang sangat besar, termasuk miliaran rupiah dalam mata uang asing dan 74 kilogram emas batangan.
Baca juga: Profil Dea Annisa, Aktris Cantik yang Baru Saja Dilamar Mazaki Tampil dengan Balutan Kebaya Merah!
Baca juga: Kronologi Balita di Makassar jadi Jaminan Utang Arisan Online, 3 Pelaku Sudah Ditangkap!
Sebelum dakwaan terhadap Nurman Herin, Kejaksaan Agung telah menetapkan advokat Don Ritto dan mantan Ketua Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka awal. Status hukum tersangka ini diberikan setelah tim investigasi Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan intensif terhadap Nurman Herin dan mengumpulkan keterangan saksi yang relevan.
Keterlibatan Nurman Herin dalam kasus ini diduga kuat terkait langsung dengan jaringan peredaran uang ilegal yang saat ini sedang diselidiki oleh pihak berwenang.
Koordinator Tim 9 dan Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, menekankan bahwa peran Nurman Herin terkait erat dengan kejahatan yang dilakukan Febrie Adriansyah.
"Diduga turut serta dalam TPPU," kata Rudi Margono di Kantor Kejaksaan Agung pada Kamis malam (30 Juli 2026).
Informasi yang dilansir dari tribunnews.com, Serangkaian pemeriksaan terhadap Nurman Herin kini menjadi bagian penting dari proses investigasi yang semakin intensif. Rudi Margono menambahkan bahwa tim investigasi khusus telah mengamankan bukti yang cukup sebelum meningkatkan status hukum Nurman Herin.
"Dengan pertimbangan dua alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH (Nurman Herin) terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang," katanya.
Langkah tegas dalam menetapkan tersangka ini menunjukkan bahwa semua tahapan proses hukum telah dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
